Entries by ipanzulfikri

Kurangi Limbah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Kelompok 30 UPNVJT Ajak Warga Pakel Olah Minyak Jelantah Jadi Lilin

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin bagi warga Desa Pakel, khususnya wilayah RW 1 hingga RW 3. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Program ini digagas sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sekaligus upaya mengedukasi warga tentang pengelolaan […]

Pembukaan KKN Kelompok 30 UPNVJT Warnai Kantor Desa Pakel

Kantor Desa Pakel menjadi saksi pembukaan resmi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 30 dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Acara yang berlangsung di Ruang Kepala Desa ini dihadiri oleh Kepala Desa Pakel beserta jajaran perangkat desa, serta seluruh ketua RT dan RW se-Desa Pakel sebagai tamu undangan. Dalam […]

Desa Butuh Wadah Satu Data, Kunci Pelayanan Cepat dan Akurat

Pemerintah desa di berbagai wilayah Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya data desa secara menyeluruh. Untuk itu, banyak pihak mendorong pentingnya pembentukan wadah Satu Data Desa sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang efisien. Satu Data Desa merupakan […]

Desa Wajib Gunakan Sistem Informasi Desa, Wujud Nyata Keterbukaan Publik

Pemerintah desa kini diwajibkan untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kewajiban ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem Informasi Desa […]

Transparansi Anggaran Desa, Kunci Pembangunan yang Bersih dan Partisipatif

15 Juni 2025 — Transparansi anggaran desa kini menjadi sorotan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan partisipatif. Dengan semakin besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa, kebutuhan akan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran menjadi semakin mendesak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk […]